Oleh ; NOVIA ASTUTI

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sekarang membuat masyarakat melakukan inovasi teknologi bidang finansial. Pada bidang ini pembuatan teknologi layanan pinjaman berbasis teknologi, dalam hal ini perkembangannya untuk membantu masyarakat dan UMKM yang belum terjamah dengan lembaga perbankan, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Perkembangan lembaga pinjaman ini yang menawarkan melalui iklan atau tinggal didownload saja aplikasinya yang dapat mencakup lapisan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembentukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian pada makalah ini yaitu yuridis normatif. Dalam inovasi perbankan bukan hanya melalui dokumen saja dalam pinjaman tetapi dengan mengedepankan paperless document atau digital document. Pembentukan lembaga pinjaman berbasis teknologi yang berkembang pada saat ini di Indonesia maka membutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dan kepastian hukum bagi badan usaha. Maka pemerintah membuat aturan yang menjadi payung hukum baik untuk lembaga yang memberikan pinjaman, UMKM dan masyarakat. Adanya pembentukan aturan ini diharapkan melindungi semua pihak. Pada implementasi aturan ini diharapkan perlunya penegakan hukum, sanksi yang tegas agar masyarakat yang tidak tertipu dan terganggu dari lembaga pinjaman berbasis teknologi dengan adanya sosialisasi lembaga layanan pinjaman yang berbasis teknologi yang berbadan hukum serta edukasi kepada masyarakat. Disinilah peran pemerintah hadir dengan pembentukan aturan hukum untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan serta perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan usaha.

 Kata kunci : Hukum Perjanjian; Pinjaman Online; Kebijakan publik.

Latar Belakang Masalah

Pada kegiatan pinjam meminjam uang yang telah lama berlaku dilakukan secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Adanya teknologi informasi yang mampu mendukung sistem transaksi bukan berdasarkan face to face dan didasarkan pada paper document tetapi transaksi lebih mengedepankan para model non-face to face dan paperless document atau digital document.[1] Dalam konteks inovasi teknologi, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya teknologi finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial juga membawa resiko tersendiri.

Pada umumnya menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal.[2] Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dilakukan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Inilah keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan adanya tersedia dokumen perjanjian dalam bentuk  elektronik yang dilakukan melalu cara online bagi keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Atas hal ini, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.[3] Pemberian pinjaman yang cepat apakah telah memiliki unsur 5 C yang harus menjadi tolak ukur dalam pemberian kredit dengan harapan pemberian tadi tidak macet seperti yang dilakukan perbankan yang harus memiliki unsur 5 C, yaitu character (penilaian watak/kepribadian), capacity (penilaian kemampuan), capital (penilaian terhadap modal), collateral (penilaian terhadap agunan), condition of economy (penilaian terhadap prospek usaha nasabah/debitur).

Perbankan juga dalam pemberian kredit menerapkan prinsip lainnya yaitu party (para pihak), purpose (tujuan), payment (pembayaran), profitability (perolehan laba), protection (perlindungan), return (hasil yang diperoleh), repayment (pembayaran kembali), risk bearing ability (kemampuan menanggung risiko).[4] Dari unsur dan prinsip yang diberlakukan oleh lembaga pinjaman yang berbasis teknologi seharusnya unsur dan prinsip yang diberlakukan agar mencapai perekonomian yang baik untuk Indonesia seperti yang terdapat pasal 33 ayat 4 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjadi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan/atau masyarakat dalam pinjaman berbasis teknologi sehingga judul makalah ini adalah “IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/ POJK.01/2016”

  • Rumusan Masalah

Adanya inovasi teknologi dalam bidang perbankan sehingga memerlukan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang harus mengetahui lembaga pinjaman berbasis online itu sudah memiliki legalitas untuk mengatasi akan terjadi permasalahan yang muncul. Dalam kajian ini banyak permasalahan yang muncul maka penulis membuat pembatasan konsep. Adapun yang menjadi pembatasan konsep penelitian dengan membuat rumusan masalah makalah ini adalah:

  1. Bagaimana pembentukan peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
  2. Bagaimana implementasi peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan pada makalah ini adalah :

  1. Untuk mengetahui pembentukan peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
  2. Untuk mengetahui implementasi peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informa

Landasan Teori

Sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjadi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dengan adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan inovasi, khususnya inovasi teknologi finasial yang menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal sehingga melahirkan pinjaman berbasis teknologi.

Adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau berbasis teknologi informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung yang mana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.[5]

Karena belum terbentuknya payung hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berupa Undang-undang, sehingga dalam rangka memberikan perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start upcompany) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia maka dibentuklah regulasi kegiatan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dinilai sudah sangat mendesak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Selain peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perlindungan hukum bagi pinjaman berbasis teknologi dikaitkan juga dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.

Finanial Technology atau  yang dikenal dengan istilah teknologi finansial yang terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menurut pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan tentang “Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelengggarakan kegiatan teknologi finansial.”

Dalam perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Menurut pasal 2 peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menyatakan bahwa “Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial utntuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran efisien, lancar, aman dan andal.”

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.[6]

Menurut National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “Financial” dan “Technology” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.[7]

Perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan financial technology yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (lending) secara peer to peer atau yang selanjutnya disebut fintech PTP. Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut.[8] Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 angka 1 adalah adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan. Tugas pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
  2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
  3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB). [9]

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. [10]

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

  1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Cakap untuk membuat suatu peikatan.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal

Persyaratan tersebut berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.[11] Objek dalam perihal hukum perdata ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak.[12]

Dalam perjanjian pinjaman biasanya dibuatkan format perjanjian standar yang memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Adanya unsur perjanjian standar ini tidaklah melanggar asas keabsahan berkontrak (pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) artinya bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (take it) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (leave it). Perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar sehingga perlu ditertibkan. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dengan adanya pengaturan perlindungan konsumen terutama pada peraturan yang berkaitan dengan klausul baku sedikit banyak menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku. Serta paling tidak memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan perjanjian baku dan segala atributnya, yang tentu saja merugikan salah satu pihak pada perjanjian. Dimana pengaturan ini merupakan tonggak awal bagi adanya keseimbangan dalam penempatan pihak pada suatu perjanjian.[13]

Menurut angka 1 pasal 1 angka 5 undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pasal 1 ayat 2  menyatakan “SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.” Sehingga Pemerintah berusaha menjembatani permasalahan jasa perbankan di Indonesia dengan yaitu dengan sebuah Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Presiden. Tujuan perpres ini yaitu untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mengatasi persoalan tentang masih banyaknya warga negara Indonesia yang belum tersentuh jasa keuangan yang modern.

PEMBAHASAN

  • Pembentukan peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan terdapat jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) yang merupakan perwujudan kebebasan bertindak (freies Ermessen) oleh pejabat tata usaha negara berdasrkan wewenang ”tidak terikat”. Freies Ermessen menurut Lemaere, bahwa:

“…Dit uit zich zelf, opvrij initiatief, constant verrichten van handelingen, die het algemen welzijn dienen, vloeit cvoort uit de bestuursfunctie. Kenmerkend voor “berturen” is, dat hat zitch niet laat voor schrijven omdat het zich mengen in vloiende samenleving vlotheid en dus vrijheid vert….”(ini dengan sendirinya atas kebebasan inisiatif, terus melakukan perbuatan untuk kebaikan masyarakat, timbul dari fungsi “besturen”. Ciri untuk “besturen” bahwa besturen tidak bias diatur, karena “besturen” bercampur dengan kelancaran kehidupan masyarakat dan oleh karena itu memerlukan kebebasan).

Kebebasan bertindak tidak berarti bahwa pemerintah (badan hukum atau pejabat tata usaha negara) bebas dari undang-undang seperti diungkapkan R. Kranenburg sebagaimana dikutip dari Philipus M. Hadjon:

Het gaat bij de hier bedoelde vrijheid dus niet em een vrijheid ven de wet, want aan de wettelijke voorschriften blijft men stseds gebonden. Fr is vrijheid van regel. De wet specifeert niet, wat nu in concreto dient te gebeuren; dat meet het bestuur self uitzoeken.

(yang dimaksud dengan kebebasan disini, bukanlah dari undang-undang, karena tetap ada keterikatan pada peraturan tertulis. Yang dimaksudkan adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan. Undang-undang tidak merinci apa yang terjadi secara konkret; hal itulah yang harus dicari sendiri oleh pemerintah).

Jadi kebebasan itu diberikan agar supaya pemerintah sendiri membuat ketentuan dalam situasi yang konkret. Kebebasan bertindak (Freies Ermessen) pada dasarnya berarti:

  1. Kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret.
  2. Kebebasan untuk mengukur situasi konkret tersebut.
  3. Kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah).[14]

Adapun siklus kebijakan publik dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evluasi dari kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan terdapat isu hukum atau permasalahan publik yang timbul dari masyarakat setelah adanya permasalahan maka dilakukan perumusan kebijakan publik, setelah terbentuknya kebijakan publik itu maka dilakukan penerapan dan dievaluasi kebijakan publik itu. Keputusan berdasarkan kebebasan bertindak dapat mempunyai kekuatan mengikat, sebagai :

  1. Hukum, apabila pembentukannya berdasarkan kewenangan delegasi suatu undang-undang.
  2. Peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), jika pembentukannya berasal dari kebebasan penilaian atau interpretasi.[15]

Ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan adalah hukum, yang mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal tentu akan melihat unsur yuridis sebagai yang terpenting. Yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur sosiologis sangat penting, yang mengukur kebaikan hukum dari “rechtsidee” tentu menekankan pentingnya aspek filosofis. Kaidah yang mempunyai dasar berlaku secara yuridis (jurisdische gelding) akan menunjukkan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.[16] Pada peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dasar yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Bagir Manan yang berkaitan dengan dasar filosofis yaitu setiap masyarakat selalu mempunyai “rechtsidee” yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum. Bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Dasar filosofisnya dari peraturan OJK ini yaitu teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional sehigga dengan dasar tersebut terbentuklah peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Menurut Bagir Manan, dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto – Purnadi Purbacaraka, mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu:

  1. Teori kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
  2. Teori pengakuan (Annerkennungstheorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.[17]

Dasar sosiologisnya dari peraturan Otoritas jasa keuangan ini adalah kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat dengan banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Atas hal ini, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan. Tujuan dari peraturan ini dengan memiliki ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang danpencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan. [18]

Adanya regulasi inilah yang nantinya diharapkan mampu berguna untuk mengatur terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologiinformasi sebagaimana tujuan hukum dalam teori Utilititarian, yaitu menjamin adanya kebahagian sebesar-besarnya pada masyarakat melalui kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dalam kegiatan pinjaman online. Perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang bermunculan di Indonesia memiliki karateristis tersendiri dalam menjalan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis Financial Technology salah satunya dengan system pinjaman online yaitu Peer to Peer Lending (P2P).

Dengan cara download aplikasi fintech yang ada melalui smartphone  yang dimiliki, masyarakat dapat bertranskasi dengan mudah tanpa harus pergi dan menghabiskan waktu ke bank atau lembaga keungan lainnya dalam hal meminjam uang atau dana yang diperlukan. Kemajuan teknologi yang sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang di sektor jasa keuangan bisa dimaklumi. Pinjaman formal yang dilakukan melalui perbankan membutuhkan jaminan, ada prosedur, dan membutuhkan waktu yang lama. Model proses transaksi seperti ini jelas berbeda dengan fintech yang terlihat sederhana.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar di berbagai pelosok, jelas menjadi pasar bagi industri fintech. Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan fintech dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta. Atas dasar itu, perkembangan fintech adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Seiring perkembangan fintech, OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF), melalui penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan per produk seperti layanan inovasi keuangan keuangan digital, layanan digital banking, peer to peer lending dan equity crowd funding.[19]

Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Menurut teori klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (een tweezijdige overnkomst) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan suatu perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah suatu perbuatan yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain. Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut essentialia. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.[20] Pemberian pinjaman yang cepat apakah telah memiliki unsur 5 C yang harus menjadi tolak ukur dalam pemberian kredit dengan harapan pemberian tadi tidak macet seperti yang dilakukan perbankan yang harus memiliki unsur 5 C, yaitu character (penilaian watak/kepribadian), capacity (penilaian kemampuan), capital (penilaian terhadap modal), collateral (penilaian terhadap agunan), condition of economy (penilaian terhadap prospek usaha nasabah/debitur).[21] Sehinga perjanjian pinjaman online ini juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara online.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.[22]

Peraturan OJK ini mengatur pembentukan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yaitu lembaga tersebut termasuk di dalam lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan kepemilikan oleh warga negara indonesia, badan hukum indonesia, warga negara asing dan badan hukum asing. Jika kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Pada saat mengajukan permohonan perizinan pihak penyelenggara harus memiliki modal disetor sebesar paling sedikit Rp 2.500.000.000,00. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sesuai dengan pasal 7 POJK ini.

Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan pasal 26 POJK ini penyelenggara wajib:

  1. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi, menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan,
  2. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya,
  3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,
  4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya,
  5. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Terbentuknya regulasi ini diharapkan penyelenggara layanan pinjam meminjam ini memiliki kedudukan hukum yang jelas bukan ilegal, melindungi masyarakat baik data pribadi dan tindakan pencucian uang.

  • Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Adapun tujuan kebijakan publik yaitu  untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Untuk melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat, dan untuk mewujudkan ketentraman serta kedamaian di masyarakat.Apakah implimentasi kebijakan? menurut Webster: to implement, to provide the means for carrying out, to give practical effect to ( mengimplimentasikan, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Artinya, implimentasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dekrit presiden dan lain sebagainya.

Dalam suatu aturan yang terbentuk terdapat juga penyebab kegagalan implementasi kebijakan:

  1. Lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek.
  2. Pengaruh dari kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.
  3. Lemahnya sumber daya manusia.
  4. Kurangnya sarana dan prasarana.
  5. Masyarakat yang menjadi obyek kebijakan lemah.

Monitoring kebijakan publik (Hogwood and Gunn, 1989), monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil- hasilnya (outcomes). Dan monitoring bukan sekedar pengumpulan informasi, karena monitoring memerlukan adanya keputusan-keputusan, tentang tindakan apa yang akan dilakukan apabila terjadi penyimpangan dari yang telah ditentukan. Kegiatan evaluasi dalam beberapa hal mirip dengan dengan pengawasan, pengendalian, supervisi, kontrol dan pemonitoran. Pelaku evaluasi: pemerintah lembaga penelitian yang independen, partai politik atau tokoh-tokoh masyarakat. adapun tujuan evaluasi : untuk menunjukan ketidakadilan yang melekat pada kebijakan dan menunjukan kegagalan kebijakan sehingga pemerintah dinilai tidak efektif atau bahkan dinilai korup.[23]

Fungsi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM dalam hal pinjam meminjam secara elektronik (peer-to-peer lending), yaitu terdapat dua bentuk perjanjian elektronik yitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang terdapat dalam Pasal 5 bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Sehingga OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan fintech. Karena fintech startup termasuk bagian dari sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Tujuan dari pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Sehingga pengaturan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan dan pada pelaksanaannya perkembangan fintech ini memiliki potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, diatara dampak tersebut yaitu:

  1. Bisnis layanan pinjaman berbasis teknologi atau P2P Lending illegal sehingga dapat menjadi sebab tindak pidan pencucia uang dan pendanaan terorisme
  2. Penyalahgunaan data dan informasi dalam penggunaan layanan bagi konsumen dalam hal ini khususnya masyarakat. misalnya perusahaan penyediaan lembaga pinjaman berbasis teknologi ini dapat mencatat data pribadi yang dimiliki tanpa masyarakat itu sadari pada smartphone yang dimiliki pada saat mendaftar.
  3. Kehilangan potensi penerimaan pajak yang diterima oleh Negara pada bisnis yang dilakukan oleh lembaga pinjaman ini jika lembaga tersebut illegal sehingga perlunya peran serta Otoritas jasa keuangan dalam hal perizinan lembaga tersebut.
  4. Dalam praktek di lapangan masyarakat belum banyak mengetahui bisnis finansial teknologi ini pada saat melakukan transaksi kredit. Peminjam seharusnya melihat detail secara keseluruhan isi dari ketentuan perjanjian kredit agar tidak terjebak pada suku bunga yang tinggi dan denda jika tidak dapat melakukan pemenuhan perjanjian kredit tersebut.
  5. NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai1,45%. Artinya, dalam bisnis finasial teknologi yang legal saja memiliki resiko apa lagi yang illegal yang memiliki potensi resiko yang lebih besar.
  6. Adanya laporan dari masyarakat dalam hal ini sebagai korban pada saat penundaan pembayaran oleh penagih dari pihak perusahaan bisnis finansial ini yang tidak mempunyai etika yang baik. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap legalitas perusahaan layanan pinjaman berbasis teknologi ini.[24]

Adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, tetapi ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif

Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku. Dengan respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait;

Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang p2p lending. Perkembangan platform jasa keuangan dengan bisnis pinjaman online (P2P Lending) juga lekat dengan stigma negatif dari masyakarat khususnya dalam penagihan.

Publik sering mengeluhkan mekanisme penagihan perusahaan pinjaman online (P2P Lending) secara intimidatif hingga mengandung pelecehan seksual. Salah satu ancaman yang dilakukan perusahaan pinjaman online (P2P Lending) dalam penagihan tersebut berupa laporan kepada kepolisian untuk dikenakan sanksi misalnya yaitu apabila pihak peminjam, tidak membayar maka akan dianggap lalai bahkan mengarah pada penipuan sehingga dapat diproses hukum untuk mendapatkan ancaman pidana.[25]

Tumbuh pesatnya industri fintech di tengah masyarakat membuat OJK berpikir keras terkait masalah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, OJK menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. OJK merasa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Sesuai dengan Peraturan OJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara.

OJK mengarahkannya agar fintech bermanfaat untuk perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat luas serta mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat. Di tengah perkembangan fintech, masyarakat tidak menyadari apakah penyelenggara fintech yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal. Terkait hal hal ini OJK memastikan bahwa penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Perkembangan fintech yang illegal dapat menodai usaha fintech yang legal dengan tujuan memperoleh hasil yang besar, sehingga kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan fintech ilegal beragam, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan fintech menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen. Modus penyelenggara fintech ilegal adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa mempedulikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap fintech lending yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna.

Untuk mendapatkan keuntungan, ternyata kegiatan fintech ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban dikenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjaman. Permasalahan ini menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Adanya peran serta OJK bertindak tegas terhadap perusahaan fintech ilegal, konsumen diminta membaca dengan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintech sebelum bersepakat.

Adanya teror yang dialami konsumen dapat jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintech tersebut. Konsumen tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya.[26] Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk per-lindungan yang dilakukan OJK adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Mekanisme Pengawasan Perusahaan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (fiintech lending) yaitu :

  1. Perusahaan startup yang berbasis inovasi keuangan digital melakukan permohonan pencatatan untuk ke tahap pendaftaran ke pengawas.
  2. Setelah pengawas menyatakan tercatat, perusahaan akan di lakukan ujicoba (Regulatory Sandbox) oleh pihak regulator mengenai model bisnis yang akan dijalankan beserta kelayakan pelayanannya.
  3. Setelah ujicoba berhasil dan dinyatakan layak, selanjutnya pihak regulator akan merekomendasikan ke tahap pendaftaran ke pengawas.
  4. Setelah terdaftar, pihak otoritas akan melakukan pemantauan dan meminta pelaporan terhadap usaha yang di jalankan secara berkala.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/ 2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara.[27]

Sehingga disinilah peran regulatory sandbox dalam melindungi lembaga pinjaman tersebut. Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal percepatan teknologi informasi khususnya penyelenggara pinjam meminjam dan dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat tidak terjebak pada pinjaman online ilegal dengan resiko bunga pinjaman tinggi dan akses data pribadi masyarakat. Peran serta pemerintah juga dalam penegakan hukum pada informasi khususnya melindungi data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan. Karena hukum adalah peraturan hukum itu sendiri yang harus ada peran serta antara masyarakat dan pemerintah, dan masyarakat memerlukan edukasi yang lebih baik mengenai pinjaman online agar tidak tertipu dengan berbagai kasus yang ditemukan.

Kesimpulan

  1. Pembentukan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil dengan inovasi teknologi dalam hal keuangan yaitu dengan terbentuknya lembaga pinjaman yang berbasis teknologi yang belum mempunyai regulasi hukum yang dapat melindungi masyarakat dan mencegah peredaran uang. Kebijakan ini diambil alih oleh Otoritas jasa keuangan karena lembaga pinjaman berbasis teknologi non-lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan sudah diatur di dalam undang-undang perbankan, dan bentuk badan hukum lainnya yang telah memiliki regulasi hukumnya..
  2. Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu dengan terbentuknya aturan hukum ini diharapkan dapat melindungi nasabah dari bunga tinggi, denda dan pengambilan data pribadinya. Karena aplikasi pinjaman berbasis teknologi ini dapat diakses oleh masyarakat yang luas tanpa terkecuali dari cakupan lembaga keuangan lainnya, sehingga disini peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya.

3.2. Saran

POJK tentang layanan pinjaman berbasis teknologi ini diharapkan  dapat menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya agar memberi kebebasan dan dapat melindungi masyarakat dari kepentingan individu. Regulasi ini harus dapat menampung ketegangan atau konflik sebelum terbentuknya undang-undang, peran serta pemerintah dalam sosialisasi agar tidak adanya korban penipuan dan pencemaran nama baik serta penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.

Daftar Pustaka

Buku

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan, Sinar grafika, Jakarta,2012.

Kristiyanti, Tri siwi, Celina. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Latief, Abdul. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada pemerintahan daerah. UII Press.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogjakarta, Cetakan keempat, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. Azas-azas hukum perjanjian, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.

Riswandi, Agus, Budi. Aspek Hukum Internet Banking, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Jurnal

Ernama santi, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016),” Diponegoro Law journal, Vol. 6 No. 3, 2017.

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto. Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang.  Volume 20 No. 1, April 2017.

Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,Universitas Diponegoro,Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), Universitas Ibn Khaldun, Vol 7, No 1. April 2019.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Amandemen 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (L.N Tahun 2011 Nomor 111).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (L.N Tahun 2016 Nomor 251).

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (L.N Tahun 2016 Nomor 324).

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.187/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (L.N Tahun 2016 Nomor 179).

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi financial (L.N Tahun 2017 Nomor 245).

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/, diakses pada tanggal 12 april 2020 pukul 21.40.

Materi kuliah daring mata kuliah “Hukum dan kebijakan publik” oleh Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M. Kn. Pertemuan ke 12 pada tanggal  4 april 2020.

[1]Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hal. 19.

[2]Lihat penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

[3]Lihat penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016

[4] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012,  Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar grafika, hal. 273-276

[5] Ernama santi, Budiharto, Hendro, “Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap Financial technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016),” Diponegoro Law journal, Vol. 6 No. 3, 2017 hal. 5. Diakses pada tanggal 6 april 2020

[6]Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012,  Op.cit. hal. 27

[7]Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang.  Volume 20 No. 1, April 2017. hal. 2. Diakses pada tanggal 6 april 2020

[8]Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal. 3-4.diakses pada tanggal 6 april 2020

[9]Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING), Universitas Ibn Khaldun, Vol 7, No 1.April 2019, hal. 3.

[10] Wirjono, Prodjodikoro, “Azas-azas hukum perjanjian”, 2011, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 4

[11]Ibid. hal. 13.

[12]Ibid. hal. 19

[13]Celina Tri siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hal. 147.

[14] Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada pemerintahan daerah. UII Press, hal. 165-167.

[15]Ibid. hal. 33.

[16]Ibid. hal. 54.

[17]Ibid. hal. 57.

[18]Lihat penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016

[19]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/, diakses pada tanggal 12 april 2020 pukul 21.40

[20] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu pengantar, Yogjakarta, Liberty, cetakan keempat, 2008. Hal. 117-118.

[21] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,  Loc.cit.

[22] Ernama santi, Budiharto, Hendro. Op.cit. hal. 5-6.

[23]Materi kuliah daring matakuliah “Hukum dan kebijakan publik” oleh Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M. Kn. Pertemuan ke 12 pada tanggal  4 april 2020.

[24]Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,Universitas Diponegoro,Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hal. 5-7. Diakses pada tanggal 6 April 2020

[25]Ibid. hal. 10

[26]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/, diakses pada tanggal 12 april 2020 pukul 21.40

[27] Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, Op.cit. hal. 6.