PROFILE

Company Profile

Indra Setiawan, S.H

Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2010 di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, dan memperoleh ijin advokat pada tahun 2014 dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat No 14.01598 yang diterbitkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) melalui SK Pengangkatan Advokat Nomor Kep.1617/Peradi/DPN/VI/2014.

Pada tahun 2015, telah mendirikan sekaligus menjabat sebagai managing partner pada kantor hukum Indra Setiawan & Partner – ISP Law Office dan pendiri sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan. Dalam menjalani profesi sebagai Advokat/Pengacara, selain berbekal berbagai sertifikat pelatihan hukum, juga telah berpengalaman dalam pratik acara pidana maupun perdata seperti halnya pendampingan hukum ditingkat kepolisian, kejaksaan, dan persidangan pengadilan perdata, serta membuat dokumen-dokumen hukum  termasuk tidak terbatas pada pembuatan kontrak kerja, pembuatan/pembatalan perjanjian, dan akta lainnya berhubungan dengan jual beli barang/jasa dan sewa menyewa.

 

Work Experiences

Tahun 2009 sebagai Staf di LBH Yogyakarta, DIY

Tahun 2011 sebagai Staf di LBH Masyarakat, Jakarta

Tahun 2012 sebagai Staf Riset di Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Tahun 2014 sebagai staf LBH Bina Keadilan Muara Bungo, Jambi

Tahun 2015 sebagai managing Indra Setiawan & Partners Law Office, Jambi

 

Case has been handled by Indra Setiawan & Partners

  • Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP dengan perkara nomor : 27/PUU-X/2012
  • Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bungo di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 90/PHP/BUP.XIV/2016
  • Pendampingan dan pemberian bantuan hukum disemua tingkat pemeriksaan termasuk mengajukan Penangguhan, Praperadilan, Eksepsi, Nota Pembelaan, Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dalam perkara pidana umum maupun pidana khusus
  • Penanganan perkara Perdata tentang sengketa tanah, sengketa warisan, perceraian, utang piutang, sengketa jaminan fidusia, termasuk membuat gugatan/jawaban, Replik/Duplik, memori/kontra memori banding/kasasi baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.
  • Penanganan perkara perdata pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pengadaan Lelang Konstruksi di Pengadilan Tata Usaha.