Jul 11, 2019 | Hukum Perdata |
Terhadap pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“Inpres 1/1991”). Sebelum membahas kepada...
Jul 11, 2019 | Hukum Perdata |
Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh...
Jul 11, 2019 | Hukum Perdata |
Bahwa Merujuk pada Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut. Janji kawin juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Namun, menurut Pasal 58 ayat (2)...
Jul 11, 2019 | Hukum Acara Perdata |
Kewajiban mantan suami (atau orang tua) memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UU Perkawinan”), yakni: Akibat putusnya perkawinan...
Jul 11, 2019 | Hukum Acara Perdata |
Pada dasarnya, tidak ada standar baku untuk biaya perceraian. Biaya pengacara/advokat atau honorarium atas jasa advokat pun bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Demikian ketentuan Pasal 21 ayat...
Jul 11, 2019 | Hukum Administrasi |
Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh...
Jul 11, 2019 | Hukum Administrasi |
Menurut Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), dalam hal gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan, panitera Pengadilan Agama (“PA”) menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari...
Jul 11, 2019 | Hukum Administrasi |
TATA CARA GANTI NAMA Berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang...
Jul 9, 2019 | Hukum Acara Perdata |
Hal: Permohonan Cerai Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Di Pengadilan Agama Muara Bungo Jl. RM Thaher No.0 Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Dengan hormat, Perkenankan, saya yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Tempat & Tgl...
Jul 9, 2019 | Hukum Acara Perdata |
Bungo, 24 Juni 2019 No : 03/GC/IRZI/VI/2019 Hal : Gugatan Cerai Lamp : Surat Kuasa Khusus Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Di Pengadilan Agama Muara Bungo Jl. Raden Mattaher No 0 Muara Bungo Assalamua’laikum wr. Wb Yang bertanda tangan...
